Plt. Dirjen PSDKP: KP Orca 04 Berhasil Amankan Kapal Asing Ilegal Jenis Light Boat

BITUNG - Kapal Pengawas (KP) Orca 04 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan 1 Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal berbendera Filipina saat kedapatan melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 Laut Sulawesi.

Baca juga: Taruna AAL Laksanakan Passex Di Perairan Laut Jawa

Melalui siaran pers Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan, kapal yang diamankan berjenis Light Boat (Purse Seine) dengan inisial FB. LB. JM A-2.

"Saat dilakukan pemeriksaan, kapal asing tersebut tidak memiliki satupun dokumen perizinan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia.
Selanjutnya, kapal tersebut di kawal dan diadhoc ke Pangkalan PSDKP Bitung pada 27 Februari 2024, " kata Ipunk dalam pernyataanya di Jakarta, Rabu (28/02).

Baca juga: Dirpolairud, Kukuh Prabowo: KP Baladewa 8002 Baharkam Polri Tangkap Ilegal Fishing Asal Filipina

Lanjut Ipunk, KIA asal Filipina tersebut merupakan kapal dalam kesatuan operasi kapal ikan dengan alat tangkap purse seine yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan indonesia.

Namun saat dilakukan penangkapan kata Ipunk tidak ditemukan kapal penangkapnya maupun kapal Penampungnya. Dan kapal tersebut diawaki oleh Nakhoda asal Filipina NB dan 2 Anak Buah Kapal (ABK) yang juga berkebangsaan Filipina.

Baca juga: Jelang Patroli Bersama Australia, KN Pulau Dana-323 Lakukan Pengecekan Kapal

"Mereka (KIA Filipina) lebih suka menggunakan rumpon sebagai atraktor (pengikat) bagi ikan yang memiliki sifat fototaksis positif. Dengan demikian, kapal ilegal Filipina dapat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak, " jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, FB. LB. JM A-2 diduga melakukan pelanggaran perikanan berupa melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) 716 tanpa izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Baca juga: Bakamla RI Gelar Rapat Koordinasi Harmonisasi Strategi Kamla

" Ini melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Pungkasnya.(***)