Tolak PP No.11 Tahun, Aliansi Nelayan Bersatu Demo di Kantor Walikota Bitung

BITUNG - Tolak kebijakan PP No 11 Tahun 2023 Kementrian Kelautan dan Perikan Aliansi Nelayan Bersatu kota Bitung gelar aksi Demo di depan Kantor Walikota Bitung, Rabu (17)05/2023).

Baca juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Momentum Bank untuk Stop Danai Batu Bara

Aksi Demo Damai Ratusan Nelayan kota Bitung yang di gelar di dua tempat Dinas Perikanan Aertambaga dan di Kantor Walikota Bitung ini dipimpin Ketua Forum Masyarakat Adat Negri Aertambaga Decky Sompotan dan Ketua Koperasi Nelayan.JPKP Kota Bitung, Julius Hengkengbala.

Dalam aksinya Hengkengbala mengkritisi terkait pembagian Zona tangkap dan Pangkalan Pelabuhan Bongkar yang diatur dalam PP No.11 tahun 2023, tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Menurutnya muatan PP No 11 Tahun 2023 Pasal 18, penerapan Pelabuhan bongkar zona 2 itu sangat tidak relefan dan menyengsarakan Nelayan. Karena itu dia meminta Kementrian Kelautan dan Perikan Cabut PP No.11 yang tidak berpihak kepada Nelayan.

" Ini adalah suntik-mati pemerintah (KKP) terhadap nelayan.dan merupakan chaos hukum melarang nelayan dilarang cari makan.' Tukasnya.

Senada disampaikan koordinator aksi, Ketua Forum masyarakat Adat Negeri Aertembaga Decky Sompotan bahwa aksi Demo ini adalah bentuk Protes para Nelayan atas muatan PP No.11 tahun 2023 tentang penagkapan ikan Terukur.

Menurutnya PP No.11 tidak ada manfaatnya bagi Nelayan, Tapi kebijakan yang tidak memihak, tetapi justru mematikan Nelayan.

" Ini bentuk intimidasi Sistimatik yang mematikan para Nelayan." ungkapnya.

Karena itu Ketua Forum Adat Negri Aertamabaga pun mendesak agar pemerintah kota Bitung untuk bisa menjadi Fasilitator untuk memperjuangkan

apa yang menjadi harapan Nelayan kota Bitung.

Sementara itu Wali kota Bitung Hengky Honandar, didampingi Sekda Rudy Theno merespon dan menerima dengan baik, dan melakukan pertemuan dan berbicara dengan perwakilan Demo.

Setelahnya Wakil Wali kota bersama-sama Sekda menemui langsung kerumunan massa Demonstran, dan menyampaikan

Permohonan maaf atas keterlambatan Respon Pemerintah.

Hengky mengatakan, apa yang jadi tuntutan sudah dibicarakan dengan perwakilan aksi demo, Dirinyapun berjanji Pemerintah kota Bitung akan berupaya bersama perwakilan nelayan, ke Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, untuk membahas apa yang menjadi tuntutan masyarakat Nelayan di kota Bitung. pun berharap masyarakat Nelayan untuk tetap bersabar.

" Kami Mohon bersabar, berikan kami waktu untuk rapat dan melaporkan ke Wali kota agar ditindaklanjuti, " tuturnya.

(AH)

bitung