Kajari Bitung, Sentil Proses Strategi Penanganan Perkara Pemilu

BITUNG - Kajari Bitung Dr.Yadyn SH.MH hadir sebagai salah satu pembicara dalam Media Gathering KPU bersama para Insan Media bertempat di Cafe Bakudapa Bitung, Senin 26 Agustus 2024.

Dalam paparannya, Kajari fokus pada proses strategi penanganan perkara pemilu. Bahwa Dalam perkara Pemilu kata dia tidak boleh ada P 18 dan P 19.

Baca juga: Puncak Peringatan HKG PKK, Ny Rita Teken MoU Bersama Sejumlah Intansi Pemerintah

Karena iti Kajari berharap baik Kepolisian dan jaksa bagian tindak pidana pemilu dibekali bagaimana proses penanganan, penyidikan,  proses penuntutan hingga sampai dengan eksekusinya.

Karena tindak pidana pemilu tidak ada proses kasasi hanya ada di pengadilan tinggi sampai dengan proses banding dimana pelaksanaan hanya 7 hari.

Baca juga: Panglima TNI Hadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2022

" Proses putusannya ini  hanya sapai di pada upaya hukum banding tidak ada upaya hukum yang namanya kasasi." TerangnyYadyn pun berharap pada Tahapan pemilukada akan di mulai besok dilaksanakan oleh KPU sebagai otorisasi administratir pemilu tentu ridak boleh ada pilih-pilih kasih baik dari sisi keamanan, kondusifitas maupun  sisi penyelenggaraan pemilunya.

Teman-teman KPU, Kepolisian dan TNI pasti sudah menghitung secara strategi dari sisi keamanan,  diantisipasi soal waktunya soal massanya nyata dari dua pasangan calon bagian dari proses pemeriksaan saksi dalam perkara perjalanan Dinas maka kami tidak akan melakun pemanggilan. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama Pak Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima. Ini untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemilu

Baca juga: Hengky Honandar Buka Acara Lintas Sektor Program Nasional Keamanan Pangan BPOM

" Kami tidak akan melakukan Pemanggilan kepada calon, Ini untuk menjaga kondusifitas Penyelenggaraan Pemilu, teman-teman Media harus maklumi itu, " tegasnya.

Jadi sambungnya, Jangan sampai teman beranggapan pak Kajari bersikap diskriminatif, lain dipanggil lain tidak.ini

Baca juga: Terima Gelar Kehormatan Ksatria Padma Negara, Kasad Bagian Keluarga Besar dan Masyarakat Bali

Coverwebsite  media tentu dibutuhkan mereduksi eskalasi pemberitaan secara politik maupun tingkat kondusifitas di masyarakat.. Karena tanpa menjaga kondusifitas tentu eskalasi akan meningkat.

" Kita beeharap Media sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusifitas pemilukada nantinya." tukasnya

Baca juga: Rumah Kompetensi Indonesia: Magang atau Bekerja?

Perlu kita rekam bersama, kami senantiasa membangun kolaborasi sineegitas terpadu dengan teman-teman kepolisian, TNI, KPU dan juga media untuk senantiasa bersama-sama menjaga kondusifitas pemilu, menurunkan eskalasi tingkat politik di suatu daerah, bagaimana pemilukada di tanggal 28 september bisa berjalan baik dan lancar.

" Ini harapan kita semua. Tolong torang saling jaga, saling baku tongka dan saling baku sayang. Torang samua basudara, " tutipnya. (AH)