Di Kegiatan Sostek Pemasyarakatan, Kalapas Bitung, Syukron Hamdani Terima Sertifikat Ijin Klinik

MANADO - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bitung Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara menerima Sertifikat Izin Klinik dalam kegiatan Sosialisasi Teknis (SOSTEK) Pemasyarakatan,   Yang dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun. Senin (27/03/2023)

Baca juga: Setahun Jabat Walikota Dan Wakil Walikota, MM-HH Toreh Berbagai Prestasi

Kegiatan yang digelar di Grand Luley Manado ini  diikuti oleh seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Sulawesi Utara..

Diketahui bahwa izin klinik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan, sebab tanpa adanya izin tersebut maka poliklinik di setiap Lapas dan Rutan tidak bisa beroperasi.

Baca juga: Tutup Kejuaraan Taekwondo, Rudi Ingin Olahraga Batam Terus Berjaya

 Sama halnya disampaikan  Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Dirwatkeshab) Kemenkumham RI Elly Yuzar dalam paparannya terkait pentingnya izin klinik. Bahwa  tanpa adanya Izin tersebut, ungkapnya maka pelayanan  akan dianggap sebagai Malpraktik.

" Ingat negara harus menjamin kesehatan rakyatnya sekalipun berstatus Warga Binaan/Narapidana." Tandasnya

Baca juga: Terima Gelar Kehormatan Ksatria Padma Negara, Kasad Bagian Keluarga Besar dan Masyarakat Bali

 

Kakanwil menegaskan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) untuk segera menindaklanjuti percepatan target capaian izin klinik.

Baca juga: Ketua MA Lantik Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung

"Kembali saya tegaskan kepada seluruh Ka.UPT untuk turun secara langsung dalam pengurusan Izin Klinik." tegasnya.

Terkait Hal tersebut  Kakanwil pun berhatap untuk mengoptimalkan percepatan dalam penerbitan Izin Klinik pada masing-masing satuan kerja.

Baca juga: Walikota Bersama Forkopimnda Bitung Mengukuti Hari Otonomi Daerah Ke-26 Secara Virtual

 "Saya berharap sebelum puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-59 nanti seluruh UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Utara sudah memiliki izin klinik." Tutupnya. (***)